Beranda DAERAH Polri Resmi Tetapkan Edy Mulyadi Sebagai Tersangka Dugaan Penghinaan Ibu Kota Negara...

Polri Resmi Tetapkan Edy Mulyadi Sebagai Tersangka Dugaan Penghinaan Ibu Kota Negara Baru

Radar BI, Jakarta | Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) resmi menetapkan Eks Caleg Edy Mulyadi sebagai tersangka kasus dugaan penghinaan Ibu Kota Negara (IKN) Baru. Hal itu disampaikan Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan.

“Penyidik melakukan gelar perkara dan penyidik menetapkan status Edy Mulyadi dari saksi menjadi tersangka,” tutur Ahmad di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (31/1/2022).

Menurut, Karo Penmas Divisi Humas Polri penetapan tersangka itu berdasarkan sejumlah alat bukti dan pemeriksaan saksi sebanyak 55 orang. Termasuk saksi ahli bahasa, ahli pidana, ahli IT, ahli analisis media sosial, ahli antropologi, hingga ahli hukum.

BACA JUGA  Polri: Pemasangan Chip Pelat Nomor Kendaraan Akan Diterapkan 2023
BACA JUGA  Irwan Basir Membuka Secara Resmi Turnamen Futsal Pelajar se-Sumatera Barat

“Pemeriksaan berlangsung dari pagi hingga pukul 16.15 WIB,” kata Brigjen Ahmad Ramadhan.

Sebelumnya, Edy Mulyadi menyampaikan permohonan maaf kepada sejumlah pihak yang tersinggung atas ucapannya soal pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) baru.

Hal tersebut disampaikannya sebelum menjalani pemeriksaan di Bareskrim Mabes Polri, Senin (31/1/2022).

BACA JUGA  Aparat TNI-Polri Tembak Mati Komandan Teroris KKB Lesmin Waker di Puncak Papua
BACA JUGA  Polri Tes Antigen 32 Ribu Orang, 114 Reaktif Selama Larangan Mudik Lebaran 2021

“Saya kembali minta maaf sedalam-dalamnya, sebesar-besarnya. Sekali lagi minta maaf kepada sultan-sultan. Sultan Kutai, Sultan Paser, Sultan Banjar, Sultan Pontianak, Sultan Melayu atau apa sebagainya.

Termasuk suku-sukunya, Suku Paser, Suku Kutai segala macam. Termasuk Suku Dayak tadi, semuanya saya minta maaf,” kata Edy di Jakarta.

Edy Mulyadi berpandangan, para tokoh adat dan suku di Kalimantan bukanlah musuh. Menurutnya, musuh bangsa adalah para oligarki.

BACA JUGA  Polri Pastikan Penanganan Kasus Dugaan Pemerkosaan di Luwu Timur Sesuai Prosedur
BACA JUGA  Ditlantas Polda Aceh: 110 Orang Di Samsat Berhasil Divaksin

Edy Mulyadi mengatakan, apa yang disampaikan adalah bentuk untuk menolak IKN yang dinilai tak tepat waktu.

Menurutnya, lebih baik anggaran pembangunan IKN digunakan untuk mensejahterakan rakyat dan pembangunan ekonomi nasional.

Sumber: Divisi Humas Polri.

Facebook Comments

Artikel sebelumya15 Kg Sabu Asal Pekanbaru Berhasil di Ungkap BNNP Sumsel
Artikel berikutnyaDensus 88 Antiteror Polri Tangkap 2 Teroris Jamaah Islamiyah di Sumut