Radar Berita Indonesia – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menjatuhkan sanksi tegas terhadap Irjen Eko Hadi Santoso (EHS) melalui Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (KKEP) yang digelar di Gedung Divisi Propam Polri, Jakarta Selatan, Selasa (17/11/2026).
Dalam sidang tersebut, majelis KKEP memutuskan bahwa Eko Hadi Santoso terbukti melakukan perbuatan tercela. Selain sanksi etik, majelis juga menjatuhkan sanksi administratif berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) atau pemecatan dari keanggotaan Polri.
Keputusan tersebut disampaikan Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko, seusai pelaksanaan sidang etik.
“Terhadap terduga pelanggar Eko Hadi Santoso sanksi bersifat etika, yaitu pelaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. Kedua, yaitu sanksi administratif, yaitu pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota Polri,” kata Trunoyudo.
Putusan tersebut menjadi bagian dari proses penegakan disiplin dan kode etik internal Polri terhadap personel yang dinilai melakukan pelanggaran terhadap ketentuan profesi kepolisian.
Dugaan Penyadapan Ilegal Menyeret Sejumlah Perwira Tinggi
Sebelumnya, Eko Hadi Santoso telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Penetapan status tersangka tersebut disampaikan pada Selasa (3/11/2026).

Dalam perkembangan penanganan perkara, sejumlah perwira tinggi Polri lainnya juga disebut turut terseret. Mereka masing-masing adalah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP), Irjen Ahrie Sonta (AS), serta Irjen Slamet Uliandi (SU).
Penetapan para perwira tinggi tersebut sebagai tersangka merupakan bagian dari pengembangan penyidikan yang dilakukan aparat penegak hukum terhadap dugaan praktik penyadapan tanpa prosedur hukum yang sah.
Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri, Komjen Pol Asep Safrudin, sebelumnya menyampaikan bahwa penyidik menemukan indikasi dugaan penyadapan ilegal terhadap nomor telepon Presiden Prabowo Subianto.
“Diduga telah melakukan penyadapan ilegal terhadap nomor Presiden Republik Indonesia,” ujar Asep dalam konferensi pers di Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa (3/11/2026).
Diduga Menyasar Pejabat Negara hingga Jurnalis
Tidak hanya Presiden Prabowo Subianto, dugaan praktik penyadapan tersebut juga disebut menyasar sejumlah pihak dari berbagai latar belakang.
Menurut keterangan Kabareskrim, pihak-pihak yang diduga menjadi sasaran penyadapan meliputi pejabat negara, tokoh politik, insan media, tokoh organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga kalangan pengusaha.
“Pejabat negara, tokoh-tokoh politik, kemudian media, tokoh ormas, LSM, dan para pengusaha,” ungkap Asep.
Dugaan penyadapan tersebut disebut berlangsung dalam kurun waktu 2025 hingga 2026.
Penyidik juga mendalami dugaan bahwa aktivitas penyadapan dilakukan tanpa dilandasi kepentingan penegakan hukum yang sah maupun prosedur hukum sebagaimana mestinya.
Selain itu, muncul dugaan adanya upaya penghapusan rekam jejak atau log digital pada Oktober 2026. Tindakan tersebut diduga bertujuan menghilangkan atau mengaburkan jejak aktivitas penyadapan yang sedang menjadi objek penyelidikan.
Namun, seluruh dugaan tindak pidana tersebut tetap harus dibuktikan melalui proses penyidikan dan mekanisme peradilan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Ahrie Sonta Lebih Dahulu Dijatuhi Sanksi PTDH
Sebelum putusan terhadap Eko Hadi Santoso, Polri juga telah menggelar Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri terhadap Irjen Ahrie Sonta pada Selasa (10/11/2026).
Dalam sidang tersebut, majelis KKEP menjatuhkan dua jenis sanksi, yakni sanksi etik berupa pernyataan bahwa perbuatan terduga pelanggar merupakan perbuatan tercela serta sanksi administratif berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai anggota Polri.
Putusan tersebut disampaikan oleh Kadiv Humas Polri, Irjen Pol Johnny Eddizon Isir, seusai pelaksanaan sidang etik.
“Terhadap terduga pelanggar AS diputuskan, yang pertama sanksi yang bersifat etika, yaitu perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela,” kata Johnny.
Ia kemudian menegaskan bahwa majelis juga menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat terhadap Ahrie Sonta.
“Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai anggota Polri,” imbuhnya.
Terhadap putusan tersebut, Ahrie Sonta diketahui mengajukan upaya banding. Dengan demikian, putusan tingkat pertama tersebut selanjutnya akan diperiksa kembali oleh majelis banding sesuai mekanisme yang berlaku dalam penegakan Kode Etik Profesi Polri.
Penegakan Hukum dan Akuntabilitas Institusi Polri
Rangkaian sidang etik terhadap sejumlah perwira tinggi Polri tersebut menjadi perhatian publik, mengingat perkara yang disebut berkaitan dengan dugaan penyadapan ilegal menyangkut Presiden Republik Indonesia serta sejumlah tokoh dari berbagai sektor.
Penegakan kode etik profesi kepolisian merupakan bagian penting dalam menjaga integritas, profesionalitas, dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri.
Di sisi lain, penanganan perkara pidana harus tetap berjalan berdasarkan prinsip supremasi hukum, transparansi, akuntabilitas, serta penghormatan terhadap hak-hak setiap pihak yang terlibat.
Sanksi etik berupa PTDH merupakan keputusan dalam ranah administrasi dan profesi kepolisian. Sementara itu, pembuktian atas dugaan tindak pidana tetap menjadi kewenangan proses peradilan sesuai hukum yang berlaku.
Oleh karena itu, masyarakat perlu memperoleh informasi yang akurat mengenai perkembangan penyidikan, dasar penetapan tersangka, alat bukti, serta proses hukum selanjutnya agar seluruh persoalan dapat terungkap secara terang dan dapat dipertanggungjawabkan.
Radar Berita Indonesia menempatkan asas keberimbangan, akurasi, independensi, dan praduga tak bersalah sebagai prinsip utama dalam pemberitaan. (*)



