BerandaRadar Berita IndonesiaPEMERINTAHBangunan Liar di Atas Tanah Fasum Picu Sengketa, Irwan Basir Tekankan Kepastian...

Bangunan Liar di Atas Tanah Fasum Picu Sengketa, Irwan Basir Tekankan Kepastian Hukum Aset Pemerintah

spot_img
Radar Berita Indonesia – Maraknya bangunan liar (bangli) yang berdiri di atas tanah fasilitas umum (fasum) milik pemerintah menjadi persoalan serius yang membutuhkan perhatian dan penanganan secara tegas dari pemerintah daerah.

Lemahnya pengawasan, kurangnya pengamanan, serta tidak optimalnya pengelolaan aset daerah dinilai menjadi salah satu faktor yang membuka peluang bagi pihak-pihak tertentu untuk menguasai dan memanfaatkan lahan tersebut secara sepihak.

Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Kota Padang, Irwan Basir Dt. Rajo Alam, SH., MM., menilai persoalan penguasaan tanah fasum oleh masyarakat maupun pihak tertentu tidak boleh dianggap sebagai persoalan biasa.

BACA JUGA  Luput dari Pengawasan Orang Tua, 3 Balita Tewas Tenggelam di Sungai Ranah Parak Rumbio

 

Sebab, tanah fasum merupakan aset pemerintah yang diperuntukkan bagi kepentingan umum dan harus dijaga keberadaan serta fungsi pemanfaatannya.

Menurut Irwan Basir, berbagai persoalan di lapangan memperlihatkan adanya bangunan yang didirikan di atas tanah fasum tanpa kejelasan izin maupun dasar penguasaan yang sah.

Kondisi tersebut kerap menimbulkan perselisihan ketika pemerintah melakukan penertiban atau mengambil langkah untuk mengembalikan fungsi lahan sesuai peruntukannya.

BACA JUGA  Jaga Persatuan Adat, Fauzi Bahar Dorong Pemilihan Ketua LKAAM Padang Harus Lewat Musyawarah Mufakat

Bahkan, tidak jarang persoalan tersebut berkembang menjadi sengketa antara aparat pemerintah dengan pihak-pihak yang telanjur menguasai atau mendirikan bangunan di atas lahan tersebut hingga berujung pada proses hukum di pengadilan.

“Kita mengakui bahwa persoalan tanah fasum yang dibangun oleh orang lain secara sepihak memang banyak terjadi di lapangan. Tanah fasum merupakan lahan milik pemerintah yang diperoleh melalui pengadaan tanah oleh pemerintah ataupun penyerahan kewajiban pengembang untuk digunakan bagi kepentingan umum,” ujar Irwan Basir.

Hal tersebut disampaikan Irwan Basir ketika menjadi narasumber dalam kegiatan Sosialisasi Penguatan dan Pengawasan Bangunan Liar, Fasum, Fasos, dan Trantibum yang diselenggarakan di Kantor Camat Bungus Teluk Kabung, Kota Padang, Senin (16/11/2026).

BACA JUGA  BAP Tan Kian Ungkap Nama Pejabat Besar, Rahmad Sukendar: Jangan Ada yang Kebal Hukum

Ia menjelaskan, munculnya klaim penguasaan tanah fasum oleh pihak-pihak tertentu maupun masyarakat setempat salah satunya dipicu oleh lemahnya pengawasan dan pengamanan aset pemerintah. Terlebih, apabila lahan tersebut dibiarkan dalam waktu lama tanpa pengelolaan, pemeliharaan, maupun tanda kepemilikan yang jelas.

Tanah fasum yang tidak diawasi dan dibiarkan terlantar berpotensi dimanfaatkan oleh pihak lain. Dalam perkembangannya, pemanfaatan yang awalnya dilakukan tanpa izin dapat menimbulkan persoalan lebih kompleks, terutama ketika pemerintah hendak menertibkan bangunan atau mengembalikan fungsi lahan tersebut.

“Terjadinya klaim oleh pihak-pihak tertentu atau masyarakat setempat salah satunya karena pemerintah lemah dalam pengawasan dan pengamanan aset. Tanah yang dibiarkan terlalu lama dan terlantar akan mudah dimanfaatkan oleh pihak lain. Karena itu, pengawasan terhadap aset pemerintah harus menjadi perhatian serius,” tegasnya.

Pengawasan Aset Harus Dimulai dari Pendataan dan Verifikasi Lapangan

Lebih lanjut, Irwan Basir menekankan bahwa pemerintah tidak cukup hanya melakukan penertiban ketika bangunan liar sudah berdiri. Langkah pencegahan harus menjadi prioritas melalui pendataan, pengawasan berkala, serta pengamanan seluruh aset tanah fasum yang berada di wilayah kecamatan dan kelurahan.

BACA JUGA  Hari Pertama Kerja Saat PPKM Darurat Dilakukan, Ratusan Kendaraan Putar Balik di Tangsel

Ia menyarankan dinas atau perangkat daerah yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan aset pemerintah agar meningkatkan koordinasi dengan pihak kecamatan dan kelurahan. Koordinasi tersebut diperlukan untuk melakukan pendataan serta verifikasi ulang terhadap seluruh tanah fasum yang tercatat sebagai aset pemerintah.

Menurutnya, data administrasi yang tercantum dalam daftar inventaris barang milik pemerintah harus dicocokkan dengan kondisi fisik di lapangan. Pemeriksaan tersebut juga perlu memastikan letak, batas-batas tanah, luas lahan, status penguasaan, serta titik koordinat setiap bidang tanah fasum.

Dengan demikian, pemerintah memiliki data yang akurat mengenai keberadaan dan kondisi aset yang menjadi tanggung jawabnya. Langkah ini sekaligus dapat mengantisipasi kemungkinan terjadinya penguasaan lahan secara sepihak oleh pihak-pihak yang tidak memiliki hak.

BACA JUGA  Polri Ungkap Angka Gangguan Keamanan di Awal 2022 Capai 853 Kejadian

“Untuk menghindari penyerobotan tanah fasum oleh pihak lain, pemerintah harus melakukan pengawasan secara maksimal dan menyosialisasikan keberadaan aset tersebut kepada masyarakat.

Dinas terkait dapat berkoordinasi dengan kecamatan dan kelurahan untuk mendata serta memverifikasi ulang seluruh tanah fasum milik pemerintah,” jelasnya.

Ia juga mengusulkan agar setiap bidang tanah fasum diberikan tanda atau papan informasi yang menyatakan secara jelas bahwa lahan tersebut merupakan aset pemerintah dan tidak boleh didirikan bangunan maupun dimanfaatkan tanpa izin sesuai ketentuan yang berlaku.

BACA JUGA  Kematian Tragis Frangki Kogoya: Keluarga Berduka, Pomdam Pastikan Proses Hukum Transparan

Pemasangan papan informasi dinilai penting agar masyarakat mengetahui status dan peruntukan lahan. Selain menjadi bentuk pengamanan secara administratif dan fisik, langkah tersebut juga dapat mencegah munculnya alasan ketidaktahuan ketika terjadi pelanggaran pemanfaatan tanah.

Sertifikasi Tanah Fasum Penting untuk Memberikan Kepastian Hukum

Selain pendataan dan pemasangan papan informasi, Irwan Basir menilai pemerintah perlu mempercepat proses pensertifikatan tanah fasum atas nama pemerintah daerah sesuai kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurutnya, kepastian status hukum merupakan bagian penting dalam melindungi aset pemerintah. Dokumen kepemilikan atau bukti hak yang sah akan memperkuat posisi pemerintah apabila suatu saat muncul klaim, sengketa, ataupun upaya penguasaan tanah oleh pihak yang tidak berhak.

BACA JUGA  Langkah Cepat Presiden Prabowo Selamatkan Buruh Korban PHK Sritex

Karena itu, proses administrasi pertanahan tidak boleh diabaikan. Pemerintah perlu memastikan setiap tanah fasum yang telah diserahkan oleh pengembang maupun diperoleh melalui mekanisme pengadaan tanah memiliki dokumen pendukung yang lengkap dan ditindaklanjuti dengan proses pendaftaran tanah sesuai ketentuan.

“Selain itu, pemerintah harus segera memproses sertifikasi tanah fasum atas nama pemerintah agar status dan kepemilikannya memiliki kepastian hukum. Jangan sampai aset yang seharusnya diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat justru dikuasai pihak lain karena lemahnya administrasi dan pengawasan,” ungkap Irwan Basir.

Ia berharap melalui penguatan pengawasan, pendataan yang akurat, pemasangan papan informasi, serta percepatan sertifikasi, persoalan penguasaan tanah fasum secara sepihak dapat diminimalkan.

BACA JUGA  Jokowi: Sudah Nggak Musim Asal Bapak Senang

Menurutnya, keberadaan tanah fasilitas umum dan fasilitas sosial bukan sekadar persoalan administrasi aset pemerintah, melainkan menyangkut kepentingan masyarakat luas. Oleh sebab itu, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan lahan tersebut tetap terjaga dan dimanfaatkan sesuai fungsi serta peruntukannya.

Libatkan Kecamatan, Kelurahan, dan Unsur Masyarakat

Kegiatan sosialisasi yang dibuka oleh Camat Bungus Teluk Kabung, Afridon, tersebut diikuti oleh para lurah, Dubalang Kota Kecamatan Bungus, ketua RT, dan ketua RW.

Kegiatan ini menghadirkan sejumlah narasumber, yakni Ketua LKAAM Kota Padang Irwan Basir Dt. Rajo Alam, Tim TPP Musmaizer Dt. Gamuk, serta perwakilan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Padang.

BACA JUGA  BAP Tan Kian Ungkap Nama Pejabat Besar, Rahmad Sukendar: Jangan Ada yang Kebal Hukum

Adapun kegiatan dipandu oleh Sekretaris Camat Bungus, Zulfahmi, S.Pd., bersama Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban (Kasi Trantib) Kecamatan Bungus, Afrimen, sebagai moderator.

Melalui kegiatan tersebut, diharapkan terbangun pemahaman dan kesadaran bersama mengenai pentingnya menjaga aset pemerintah, mengawasi keberadaan bangunan liar, serta mempertahankan fungsi fasilitas umum dan fasilitas sosial di tengah masyarakat.

Sinergi antara pemerintah kecamatan, kelurahan, aparat penegak peraturan daerah, tokoh adat, serta unsur masyarakat dinilai menjadi bagian penting dalam mencegah munculnya persoalan baru terkait penguasaan dan pemanfaatan tanah fasum.

Dengan pengawasan yang berkelanjutan dan penegakan aturan secara konsisten, aset pemerintah diharapkan dapat terlindungi sekaligus tetap memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat Kota Padang. (MS/DP)

Google News

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Must Read