Beranda DAERAH KPK Panggil Kepala BPBD dan Sekda Kota Bekasi di Kasus Suap Rahmat...

KPK Panggil Kepala BPBD dan Sekda Kota Bekasi di Kasus Suap Rahmat Effendi

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri,
Radar BI, Jakarta | KPK memanggil Kepala BPBD Kota Bekasi, Nurcholis, hingga Sekretaris Daerah Pemerintah Kota (Sekda Pemkot) Bekasi, Reny Hendrawati. Mereka dipanggil sebagai saksi terkait kasus dugaan suap lelang jabatan dan pengadaan barang dan jasa yang menjerat Wali Kota Bekasi nonaktif Rahmat Effendi (RE) sebagai tersangka.

“Saksi TPK (tindak pidana korupsi) terkait pengadaan barang dan jasa serta lelang jabatan di pemerintahan Kota Bekasi untuk tersangka RE,” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri, kepada wartawan, Senin (17/1/2022).

BACA JUGA  Moeldoko Mengaku Heran Tes Wawasan Kebangsaan KPK Begitu Diributkan
BACA JUGA  Polisi Berhasil Gagalkan Penyelundupan Ganja 100 Kg Disimpan Dalam Drum

Selain itu, KPK memanggil ajudan Wali Kota Bekasi, Andi Kristanto; karyawan swasta, Intan; Camat Rawalumbu, Makhfud Syaifudin dan Kabid Pertanahan Disperkimtan Kota Bekasi, Heryanto.

Saksi selanjutnya adalah Kasi BP3KB, Lisda, pejabat pembuat komitmen (PPK), Giyarto serta Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A). Para saksi rencananya akan diperiksa di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, hari ini.

Sebelumnya, Wali Kota Bekasi nonaktif Rahmat Effendi bersama sejumlah orang lainnya ditangkap KPK. Dari operasi tangkap tangan kasus dugaan korupsi ini, KPK juga mengamankan uang total Rp. 5,7 miliar.

BACA JUGA  Kapolri Minta Jajaran Petakan Potensi Gangguan Kamtibmas Saat Natal dan Tahun Baru
BACA JUGA  Nurhadi Korupsi Rp.35,72 Miliar Hanya Divonis 6 Tahun Penjara, Jaksa KPK Ajukan Banding

“Perlu diketahui, jumlah uang bukti kurang-lebih Rp. 5,7 miliar dan sudah kita sita Rp. 3 miliar berupa uang tunai dan Rp. 2 miliar dalam buku tabungan,” kata Ketua KPK Firli Bahuri dalam jumpa pers di gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (6/1/2022).

Dalam kasus ini, total KPK menjerat 9 tersangka. Berikut rinciannya:

Sebagai pemberi:
1. Ali Amril (AA) sebagai Direktur PT ME (MAM Energindo);
2. Lai Bui Min alias Anen (LBM) sebagai swasta;
3. Suryadi (SY) sebagai Direktur PT KBR (Kota Bintang Rayatri) dan PT HS (Hanaveri Sentosa); dan
4. Makhfud Saifudin (MS) sebagai Camat Rawalumbu.

BACA JUGA  Polri: Mantan Pegawai KPK Apresiasi Tawaran Kapolri Jadi ASN Kepolisian
BACA JUGA  Sambangi KPK, Kabareskrim Polri Sepakat Perkuat Pemberantasan Korupsi di Indonesia

Sebagai penerima:
5. Rahmat Effendi (RE) sebagai Wali Kota Bekasi.
6. M Bunyamin (MB) sebagai Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bekasi.
7. Mulyadi alias Bayong (MY) sebagai Lurah Jatisari.
8. Wahyudin (WY) sebagai Camat Jatisampurna; dan
9. Jumhana Lutfi (JL) sebagai Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi.

Untuk tersangka pemberi dijerat dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU Tipikor) juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

BACA JUGA  Baru Bebas, KPK Kembali Tetapkan Eks Bupati Talaud Sri Wahyumi Manalip Jadi Tersangka
BACA JUGA  Propam Polri Akan Periksa AKP. Stepanus Robin Pattuju yang Dipecat Dewan Pengawas KPK

Sedangkan tersangka penerima dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12 huruf f serta Pasal 12B UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. (Azh/Fas)

Facebook Comments

Artikel sebelumyaSelama 2 Minggu, Polda Sumsel Ringkus 56 Tersangka Kasus Narkoba
Artikel berikutnyaPemkot Pasuruan Pecat Lima ASN, Termasuk Terpidana Korupsi SDN Gentong