Beranda DAERAH Tambang Timah Ilegal di Desa Aik Ketekok Prihatikan, Sekertaris BPD Desa Aik...

Tambang Timah Ilegal di Desa Aik Ketekok Prihatikan, Sekertaris BPD Desa Aik Ketekok Rheza Angkat Bicara

Aktivitas Tambang Timah (TI) Ilegal jenis suntik di Desa Aik Ketekok kian hari kian memprihatinkan.
Radar BI, Tanjung Pandan | Aktivitas Tambang Timah (TI) Ilegal jenis suntik di Desa Aik Ketekok kian hari kian memprihatinkan. Terdapat beberapa lokasi khususnya di Dasar Aliran Sungai (DAS) di Dusun Aik Ketekok hingga ke Dusun Permai habis dihajar tambang timah ilegal.

Bahkan aset milik Pemerintah Daerah berupa saluran Drainase hancur dan rusak parah akibat aktivitas tambang ilegal tersebut.

Meski sempat tutup dan tidak beroperasi setelah ditertibkan oleh Tim Gabungan dan Satpol PP Belitung beberapa waktu lalu namun aktivitas tambang timah ilegal tersebut kembali merajalela.

Dari pantauan awak media Radar Bhayangkara Indonesia lokasi Dusun Permai tempatnya di sekitar sekolah Anugrah Tanjung Pandan terdapat puluhan seat mesin timah yang merusak (DAS).

BACA JUGA  Terkait Pembongkaran Kios Ilegal, Camat Alang-Alang Lebar Angkat Bicara
BACA JUGA  Polda Jambi Periksa Karyawan Antam Terkait Perdagangan Emas Ilegal

Sekertaris BPD Desa Aik Ketekok Rheza angkat bicara menyikapi hal tersebut. Menurutnya aktivitas tambang timah di Kecamatan Tanjungpandan tidak di perbolehkan lagi.

Aktivitas tambang tersebut air sungai menjadi keruh dan kotor serta merusak ekosistem perairan dan lingkungan sekitar.

“Berdasarkan Perda Tata Ruang, sudah tidak boleh lagi ada aktivitas pertambangan di Kecamatan Tanjung Pandan,” tegasnya kepada awak media Selasa (28/12/2021)

Oleh sebab itu, dirinya mendorong Satpol PP Kabupaten Belitung dan instansi terkait untuk menindak tegas aktivitas tambang timah di Desa Aik Ketekok.

“Kami minta aparat penegak hukum menindak tegas, terutama kepada pemilik tempat karena sudah mengizinkan lokasinya di jadikan sebagai lokasi tambang,” katanya.

BACA JUGA  Ketua DPC MOI Bekasi Raya Bersedia Adopsi Dua Anak Yatim Piatu
BACA JUGA  Masa PPKM Darurat, Polda Sumut Distribusikan 5.000 Paket Bansos Untuk Warga

Menurut pria berusia (33) tahun tersebut, akibat adanya aktivitas tambang tersebut air sungai menjadi keruh dan kotor serta merusak ekosistem perairan dan lingkungan sekitar.

“Bisa di bilang lokasi tambang ini berada di tengah kota. Apa lagi tidak begitu jauh dari Polres Belitung untuk itu kami minta aparat penegak hukum mengambil sikap tegas, bukan kepada para penambang tapi kepada pemilik lokasi,” pungkasnya.

Sebelumnya, Sekretaris Satpol PP Kabupaten Belitung Abdul Hadi mengatakan bahwa upaya penertiban masalah tambang ini karena sudah berulang kali pihaknya ingatkan kepada para penambang untuk tidak menambang di kawasan tersebut.

BACA JUGA  Bareskrim Polri Ungkap Investasi Ilegal Berkedok Alat Kesehatan Senilai Rp 503 M
BACA JUGA  Hendak Kabur ke Turki, Bos Pinjaman Online Ilegal Ditangkap di Bandara Soekarno-Hatta

Namun para penambang ini masih ngeyel untuk tetap melanjutkan aktivitas penambangan, sehingga pihaknya harus mengambil langkah tegas.

“Tidak ada tindak lanjut, kalau mereka mau stop selesai ini. Kita tidak mau juga memperpanjang masalah, ketika berbicara masalah tambang peraturan Tata Ruang tidak boleh ada tambang di Tanjung Pandan,” ujar Abdul Hadi kepada wartawan.

Lanjutnya mengatakan, walau lahan milik pribadi dalam aturan Tata Ruang itu ada aturan mainnya, tidak bisa semena-mena.

“Walaupun lahan milik pribadi aktivitas ini tetap mengganggu dan peruntukkan lahannya juga bukan untuk pertambangan,” ujarnya.

BACA JUGA  Polda Riau Bongkar Sendikat Bandar Narkoba 40 Kg dan Ekstasi 50.000 Butir Asal Malaysia
BACA JUGA  Ketua KSLI Angkat Bicara: Akan Boikot Seluruh Supir Logistik Keluar Masuk Banyuwangi

Oleh sebab itu setiap peruntukkan harus jelas harus ada izin lantas kalau lahan tersebut peruntukannya untuk membangun rumah namun di jadikan lokasi tambang hal ini sudah melanggar aturan.

“Kalau di Tanjung Pandan tidak boleh sama sekali ada tambang karena ada aturan Tata Ruang dan rasanya tidak mungkin dinas satu pintu akan menerbitkan izin dan Kades akan memberikan rekomendasi untuk tambang,” pungkasnya. (Kusnadi)

Facebook Comments

Artikel sebelumyaEnam Buruh Terduga Pelaku Perusakan Ruang Kerja Gubernur Banten Ditangkap
Artikel berikutnyaKapolri Resmi Lantik 7 Kapolda Baru, Berikut Ini Namanya